HAM dan Hukum Ekonomi Internasional

Hak Asasi Manusia dan Hukum Ekonomi Internasional

Konvenan Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

ICESCR 1966

Manusia adalah subjek hukum yang memiliki martabat yang paling tinggi. Setiap manusia memiliki hak dasar yang paling hakiki yaitu hak untuk hidup. Pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua manusia, merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Beberapa hak manusia yang hakiki adalah dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud). Dalam negara indonesia hak tersebut diatur dalam UUD 1945. Sedangkan dalam peraturan internasional pengaturan terhadap perlindungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya (Ekososbud) ini lahir dari sebuah Deklarasi yang dikeluarkan PBB melalui Majelis Umum yang disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right atau UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam pelaksanaannya, Deklarasi ini melahirkan dua instrumen penting yang mengatur ketentuan HAM, yaitu the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang dimaksukkan sebagai kategori generasi HAM pertama oleh Karel Vasak; dan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang dikategorikan sebagai generasi HAM ke dua

Lahirnya HAM generasi ke dua ini tidak lepas dari peran serta Franklin Delano Roosevelt selaku presiden Amerika Serikat pada saat itu yang dilatarbelakangi oleh terjadinya depresi besar yang melanda Amerika Serikat dimana selama tiga tahun angka pengangguran di Amerika membumbung dari empat juta sampai dua belas juta orang per tahun.

Perhatian ini muncul karena individu berhak atas hak asasi manusia (HAM), termasuk di dalamnya hak asasi manusia atas ekonomi. Hak ini dalam hukum internasional adalah salah satu hak yang cukup fundamental. Hal ini agak timpang karena sebenarnya hak – hak ekonomi negara ini pada analisis akhirnya akan berpengaruh terhadap hak – hak asasi manusia atas ekonominya.

Perubahan penting yang terjadi dewasa ini adalah cukup banyaknya konstitusi (UUD) di berbagai negara di dunia yang semakin mengakui hak asasi manusia atas ekonomi. Pencantuman hak ekonomi ini menunjukkan semakin pentingnya hak asasi manusia atas ekonomi (termasuk dalam kaitannya dengan hukum ekonomi internasional). Instrumen yang juga penting dalam mengatur hak atas ekonomi ini adalah Pasal 55 Piagam PBB. Pasal ini antara lain mewajibkan PBB untuk memajukan penghormatan termasuk memajukan penaatan terhadap HAM, termasuk HAM atas ekonomi.

Pasal 55 Piagam PBB memuat tujuan PBB yaitu memajukan “higher standards of living, full employment and condition of economic and social progress and development; solutions of internasional economic, social, health and related problems and international cultural and educational cooperation”

Perlu dikemukakan disini bahwa HAM yang ditegaskan dalam UDHR bukan saja HAM klasik, yaitu hak – hak sipil dan hak – hak politik. UDHR juga mengakui hak – hak ekonomi, sosial dan budaya (pasal 22 – 27). Hak atas ekonomi ini menuntut perlunya perlindungan yang selayaknya. Antara HAM dan hak atas ekonomi ini memiliki kaitan yang cukup erat. Sehingga ada sarjana, misalnya Booysen menyebut hak asasi manusia ini dalam kaitannya dengan hukum ekonomi internasional sebagai international economic human rights. Sedangkan Seidl Hovenveldern menyebutnya sebagai “human rights of economic value”.

HAM sebenarnya adalah bidang yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum internasional. Berdasarkan hukum internasional, HAM menciptakan hak dan kewajiban terhadap negara. Berdasarkan penciptaan ini, negara memiliki tugas (duty) untuk mengakui dan menghormati individu – individu atau pribadi – pribadi yang berada di dalam wilayahnya. Disamping itu negara juga memiliki jurisdiksi atas pribadi – pribadi tersebut.

Sedangkan menurut Booysen, negara hanya memiliki kewajiban (obligation) terhadap negara lainnya, bukan kewajiban terhadap individu. Argumentasinya adalah, individu bukanlah subjek hukum internasional yang penuh. Ia adalah subjek hukum internasional yang sifatnya terbatas. Karena itu, individu sebenarnya tidak memiliki upaya efektif terhadap negara lain dalam lingkup internasional. Upaya tersebut baru ada apabila secara tegas dinyatakan dan diberikan pada individu tersebut.

Untuk mengetahui lebih lanjut Substansi International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi ke dalam UU no. 11 Tahun 2005, silahkan download file – file berikut ini :

HAM dan Hukum Ekonomi Internasional, ICESCR 1966

HAM dan Hukum Ekonomi Int’l (presentasi)

ini adalah makalah tugas kelompok mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional, kelas B di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH – UNPAD). Dosen : Bapak Huala Adolf, SH, LL.M, PhD. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman – teman.

16 Tanggapan

  1. jadi inget pelajaran sma kelas 3🙂


  2. tapi yang ini cakupannya lebih luas lagi, dan ada unsur2 baru yang dulu belum ada seperti UDHR dan ICESCR yang sudah diratifikasi oleh Indonesia🙄
    pasti waktu dulu SMA blom diajarin, iya kan 😛

  3. aku download dulu ya. buat nambah ilmu nih

  4. ooohh mas sudah pindah jadi hosting sendiri y? pantas benbego.wp.com nya nggak bisa dibuka lagi

    silahkan kalau mau didownload

  5. Artikel di blog Anda sangat menarik dan berguna sekali. Anda bisa lebih mempopulerkannya lagi di infoGue.com dan promosikan Artikel Anda menjadi topik yang terbaik bagi semua pembaca di seluruh Indonesia. Tersedia plugin / widget kirim artikel & vote yang ter-integrasi dengan instalasi mudah & singkat. Salam Blogger!

    http://www.infogue.com
    http://www.infogue.com/bisnis_keuangan/hak_asasi_manusia_dan_hukum_ekonomi_internasional/

  6. aha, trnyata memang tugas kuliah. pantesan serius banget.😀

  7. he he iya.. memang tugas kuliah…
    habisnya daripada harus fotokopi buat dibagiin ke kelompok lain, yaaa mending posting di blog 😆

  8. HAM saat ini sudah trans Ideologi yah?? Klo aku sih masih menganggap suatu budaya. Jadi tidak semua negara bisa menegakkan HAM. Menurutku HAM cuman cocok pada penganut Kapitalis. Karena disana lebih mementingkan kepentingan individu. Klo diterapkan pada ideologi Sosialis, bisa hancur tu negara. Jadi Indonesia yang bukan penganut Kapitalis seharusnya tidak cocok juga melaksanakan pengakuan HAK Individu terlalu luas. Budaya Gotong royong bisa punah (sekarang saja semakin kritis). Sebagai contoh: saya tidak setuju pada kasus matinya aktivis di pesawat menuju suatu negara di Eropa yang sampai-sampai mengorbankan nama negara di dunia Internasional. Kok rasanya egius banget sih??? Pembunuhannya musti diusit. Tapi jangan sampai segitunya juga sih. Apalagi mengenai kasus Talangsari dan beberapa daerah lainnya yang menurutku tidak proporsional. Selalu saja aparat yang disalahkan. Aparat itu juga manusia. Jadi Proporsionallah LSM-LSM HAM!!! Jangan jual negeri ini demi kecer buat mengisi perut anda.

    @ Bli Eka a.k.a Proletarman
    Saya tampung dulu komennya ya bli..
    nanti saya beri tanggapan balik.. lagi ngantuk berat niy..n lagi banyak tugas.. hehe😛

  9. segampang itu y definisi HAM?
    emang HAM itu apa sih?
    kenapa bertahan hidup itu HAM, emngny qta bsa milih utk g hidup atau g bertahan hidup?
    then why shoulkd we impose Human Rights which tend to be obligations than rights?

  10. waaah..jd lbih ngerti ne. thanks ya

  11. buat rini, coba buka UU HAM

  12. Hm..bermanfaat juga nich untuk nambah refrensi..
    senang bisa menemukan blog yang “kaya” ilmu ini..
    thanks..
    bolehkan Q jadikan bahan refrensi??
    oiya kenalin Q anak Hub.Internasional tapi masih mahasiswa baru sich..he..he..(^_^)

  13. hore…makasi bantuannya berkat blog kalian bisa jadi acuan buat aq bikin tugas kelompok juga.he he he

  14. makasih atas infonya…

  15. thanks for information :’D

  16. PEREMPUAN SEBUAH PROBLEMA DI MATA HUKUM

    “ Manusia Bukan Sebuah Problema, Melainkan Misteri “

    Ketimpangan yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan sering di jadikan sebagai sebuah masalah, padahal karena ketidak mampuan manusia itu sendiri untuk saling memahami lebih jauh tentang hidup manusia itu sendiri.
    Perempuan secara Historis merupakan kelompok yang tertindas. Ketertindasan perempuan sangat meluas hampir di seluruh masyarakat manapun karena adanya kelas sosial yang paling sulit dihapuskan hampir diseluruh masyarakat manapun yang hidup di muka bumi ini.
    Ketertindasan dan ketertinggalan yang di alami perempuan di Tanah Papua masih jauh dari apa yang di harapkan kebebasan perempuan masih tertindas oleh sistem Budaya HUKUM, yang berakar selama puluhan tahun , Pemerintah atas nama pembanggunan ikut serta memarjinalkan perempuan selama ini.
    Saatnya perempuan Papua harus bangkit dari ketertinggalan dan bersatu menuntut hak perempuan untuk :
     Menggontrol tubuh mereka sendiri ;
    Hak ini harus menjadi hak tunggal bagi setiap perempuan.
     Hak Perempuan untuk indenpden secara ekonomi dan kesetaraan,
    termasuk hak untuk menjadi tenaga kerja penuh, kesetaraan upah, mendapat akses pekerjaan non- tradisional dan kenaikan upah dalam pekerjaan tradisional perempuan membuat mereka sebanding dengan jabatan tradisonal laki-laki yang memerlukan level dan keahlian serupa..
     Hak Perempuan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dengan
    sistem pendidikan saat ini mendiskriminasikan kaum perempuan dalam semua level mulai taman kanak-kanak sampai tingkatan sarjana.
     Hak Perempuan untuk bebas dari kekerasan seksual dan eksploitasi ;
    Kekerasan yang bersifat seksis adalah kenyataan sehari-hari yang dialami oleh semua perempuan dalam segala bentuk.

    “ Jelaskan kepada saya mengapa saya sebagai perempuan mempunyai beban hidup amat berat ? padahal Tuhan,Negara bahkan PBB sekalipun mengatakan bahwa Manusia di lahirkan mempunyai hak yang sama “.
    Perempuan memiliki peluang dan potensi yang relatif sama dengan laki-laki ilmu,pengetahuan,ketrampilan akses dan Sumber Daya Manusia.
    Perempuan merupakan bagian dari pembuat Budaya yang menghasilkan Kebudayaan yang kompleks Daya Cipta dan Rasa,Perempuan merupakan sarana pelestarian Budaya Tardisional maupun Moderen.
    Sebagai perempuan, kita berbeda, namun juga sama dengan Laki-laki. Terdapat kondisi umum yang membuat perempuan sama dengan laki-laki, namun ada pula kondisi khusus yang dimiliki perempuan yang membuatnya berbeda, tapi bukan berarti untuk di beda-bedakan.

    Saatnya perempuan Papua bangkit dan bersatu untuk melawan penindasan terhadap kaum perempuan dan bertekad untuk sama-sama menyelamatkan Manusia dan Alam Papua
    Akhirnya seluruh kebijakan manusia diringkas dalam dua kata yaitu Penatian dan Harapan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: