Saya Setuju RUU ITE, Kamu?

Jum’at yang lalu [180408] Bli Anton yang datang jauh – jauh dari Bali ke Bandung untuk pelatihan tentang HIV/AIDS sempat menanyakan seputar RUU ITE yang dikhawatirkan mengancam kebebasan blogger untuk menulis

Malamnya teman saya memberitahukan besok Sabtu, 19 April 2008 ada kuliah umum dengan Depkominfo yang terbatas hanya untuk 200 orang saja dan harus daftar terlebih dahulu. Kyaaa saya belum daftar dan belum didaftarkan… yang katanya dikasih ada “something” kalau ikut kuliah umum ini, maklumlah hari Sabtu di kampus saya adalah hari libur jadi mana ada yang mau datang kalau bukan karena “something” itu..hohoho (cuma anak FH-Unpad yang tahu)😆 . Huum pasti kalau kuliah umum dengan Depkominfo ini temanya seputar RUU ITE, karena ini topik yang sedang hangat untuk dibicarakan. Saya harus ikut!! Walaupun sebenarnya pada waktu dan tempat yang bersamaan saya ada Workshop tentang Copyleft Copyright dengan Amroos & Partners di Lt.4.. bingung pilih yang mana. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut kuliah umum ini dulu yang diperkirakan hanya sampai pukul 11an, kalau workshop bisa sampai jam 4. Baiklah.. meskipun belum daftar yang penting ikut dulu, nambah ilmu dan jarang-jarang bisa kuliah umum dengan Depkominfo. Thank’s to Bpk. Prof. DR. Ahmad M Ramli, SH, MH dan Bpk Danrivanto Budhijanto, SH, LL.M in IT Law. Pembicara pada kuliah umum ini adalah Bpk Cahyana Ahmadjayadi, beliau adalah Direktur Jenderal Aplikasi Telematika DEPKOMINFO. Tema kuliah umum ini adalah “Urgensi Cyberlaw Indonesia”.

Yang dibahas pada kuliah umum ini ada 6 topik yaitu 1) The World We are Facing Today; 2) Perkembangan & Trend TIK; 3) Urgensi Cyberlaw Indonesia; 4) Cyberlaw di Beberapa Negara; 5) Kronologis Perjalanan UU ITE; dan 6) Grand Design Cyberlaw Indonesia. Secara umum kuliah ini membahas bagaimana perkembangan dunia Teknologi dan Informasi yang sangat cepat, terlebih lagi dengan hadirnya Internet yang membuat arus informasi semakin mudah untuk didapatkan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia dapat berperan sebagai Transformer film ya? yaitu memungkinkan terjadinya terobosan metoda/proses bisnis baru. TIK sebagai faktor enabler/pemungkin yaitu teknologi ini dapat menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau (ICT to Reach Unreach People). TIK sebagai inisiator dan dinamisator dalam memberikan keuntungan kepada masyarakat yang tidak beruntung (to advantage the disadvantage people). TIK sebagai Bridging System, yaitu antara institusi pendidikan, kesehatan, pangan dan bisnis dengan masyarakat / komunitasnya. Yang terakhir TIK sebagai Akselerator dalam membangun area/sektor yang tak terbangun (to build unbuild area).

Istilah cybercrime saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (cyberspace) dan tindak kejahatan cyber (cybercrime) yang bisa diartikan dengan upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Berbagai macam aktivitas kejahatan yang berkaitan dengan komputer atau jaringan komputer sangat besar dan telah menimbulkan istilah – istilah seperti hacking, cracking, carding, virus, time bomb, worm, trojan horse, spaming, hoax, dan masih banyak lagi. Belum lagi saat ini banyak penipuan – penipuan di dunia maya misalnya dalam transaksi e-commerce, baik penjual maupun pembeli sudah banyak yang menjadi korban penipuan. Sebagai contoh di situs pertemanan Multiply dimana banyak yang menjual barang2 dari pakaian, hingga aksesoris ada beberapa online store yang ternyata fiktif, pembeli sudah mengirimkan sejumlah uang namun barang yang dipesan tidak juga datang. Contoh lainnya adalah tindak pidana yang dilakukan pada fasilitas internet banking Bank Central Asia (BCA) pada situs http://www.klikbca.com yang ternyata ada situs dengan alamat yang sangat mirip dengan situs aslinya (typosite) misalnya http://www.kilkbca.com , http://www.clickbca.com , http://www.klickbca.com , wwwklikbca.com , http://www.klikbac.com. Akibatnya nasabah yang tidak menyadari kesalahan itu tidak akan bisa bertransaksi, tapi PIN dan data lain yang telah dimasukkan akan terekam disitus – situs tersebut. Bapak Cahyana sendiri pernah menjadi korban cybercrime, ketika itu seseorang menggunakan email pribadinya untuk mengirimkan email ke banyak orang yang isinya sangat tidak bertanggung jawab, padahal email tersebut bukan ditulis oleh beliau.

Melihat hal – hal tersebut tampak jelas bahwa kebutuhan perundang – undangan baru yang mengatur tentang kejahatan di dunia maya (cybercrime) perlu segera diberlakukan. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum civil law (Eropa Kontinental) atau kepastian hukum yang berdasarkan pada hukum tertulis. Jadi suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Munculnya kejahatan baru cybercrime merupakan suatu fenomena yang memerlukan penanggulangan secara cepat dan akurat. Disinilah hukum diperlukan dalam cyber space guna melindungi hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, mengolah dan menyampaikan informasi melalui saluran yang tersedia, selain itu yang juga perlu untuk mendapat perlindungan hukum adalah kegiatan e-commerce, e-bussines, e-transaction, dll dari berbagai perbuatan yang dilarang seperti serangan (attack), penyusupan (intruder) atau penyalahgunaan (misuse/abuse). Agar tercipta sistem informasi yang baik, yang terjaga keutuhan dan keamanan pada suatu sistem (security & integrity). Karena perubahan perilaku dan lahirnya perbuatan hukum baru inilah, guna melindungi kepentingan banyak orang khususnya di bidang teknologi dan informasi perlu adanya aturan hukum tertulis, yang diwujudkan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Narasumber sempat bercerita bagaimana beliau dan tim berusaha untuk meyakinkan anggota dewan, bahwa pengaturan tentang dunia cyber ini perlu segera untuk dibuat. Masih ada yang beranggapan bahwa masih banyak hal – hal lain misalnya tentang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan yang jauh lebih penting ketimbang mengurusi dunia cyber yang dirasakan oleh kalangan terbatas saja. Tapi jika kita melihat Cyberlaw di negara – negara lain, sudah banyak pengaturan mengenai hal ini. Misalnya di Singapura terdapat E-transaction Act, Computer Misuse Act, IPR Act, Banking Act, Internet Code of Practice, etc; di Malaysia terdapat Digital Signature Act, Computer Crimes Act, Communication & multimedia Act, etc; di Hongkong terdapat E-transaction ordinance, Computer information system regulations, Personal data ordinance, Anti-Spam Code of Practice, etc; di Inggris terdapat Computer Misuse Act, Defamation Act, Unfair contract terms act, IPR, etc; di USA jelas yang paling banyak pengaturan tentang cyberlaw ini antara lain Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, E-Communication Privacy Act, Fair Credit Act, Computer Fraud & Abuse Act, Anti-cyber squatting consumer protection Act, hingga Children’s online privacy protection Act, etc.

Mengenai UU ITE ini yang banyak dikhawatirkan blogger mengancam kebebasan untuk menulis, karena melihat pada pengaturan pasal 27 UU ITE tentang apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan dan mencemarkan nama baik, saya tanyakan langsung kepada Narasumber. Beliau menjawab bahwa perlu diperhatikan adalah kata-kata “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak”, keenam kata ini memiliki makna setiap orang yang memang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran – pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal inilah yang dapat dikenakan hukum. Dalam pemeriksaan dugaan terjadinya pelanggaran, akan dilihat apakah seseorang memang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum ini. Seorang blogger, yang juga mahasiswa kedokteran, pernah menanyakan kepada saya bagaimana jadinya jika UU ITE ini diberlakukan malah akan menghambat dunia kedokteran khususnya mahasiswa kedokteran ketika sedang mengumpulkan artikel – artikel katakanlah menyangkut organ reproduksi, dsb. Khawatir situs – situs yang mengandung “unsur” tersebut malah diblokir oleh Pemerintah, justru sebaliknya Pemerintah akan berupaya untuk menyaring dengan cermat bahkan Bapak Cahyana mengatakan akan dibentuk satu tim verifikasi untuk menangani hal ini, bahkan bisa jadi turut melibatkan blogger.

Dalam kuliah umum yang berlangsung 2 jam ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa sebenarnya pengaturan tentang Cyberlaw memang harus segera diberlakukan. Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia tidak kalah jika dibandingkan dengan negara lain. Banyak kepentingan yang akan dilindungi misalnya bagi mereka yang melakukan transaksi elektronik, dimana melalui UU ini dokumen elektronik, digital signature, sertifikat elektronik, kontrak elektronik dan sejenisnya menjadi alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Selain itu selama kita menuliskan sesuatu tetap pada “koridornya” dan memiliki tujuan yang baik *halah-halah* UU ITE ini rasanya tidak akan menghambat seperti yang banyak dikhawatirkan oleh rekan – rekan blogger. Bpk. Cahyana, Narasumber pada kuliah ini, juga menanyakan siapa diantara mahasiswa yang hadir yang juga memiliki blog? sayang hanya 2-3 orang yang punya blog, padahal menurut beliau dengan nge-blog banyak manfaat yang bisa didapatkan. Hingga ada seorang pengusaha asing yang bilang bahwa perusahaannya bisa melakukan research untuk suatu produk hanya dengan meneliti tulisan – tulisan dari blog.

🙄 KEEP BLOGGING!!!🙄

14 Tanggapan

  1. […] Continue Reading  Posted on: Saturday, April 26, 2008 at 4:21 am  Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site. […]

  2. semoga saja seperti itu ya…

  3. waaah, ulasan panjaaaaaang sekaleee. thx ya sudah brbagi perspektif. tp ada beberapa catatan utk itu.

    soal setuju atau tidak. ehm, aku sendiri setuju, terutama soal transaksi elektronik. cek deh tulisanku sebelumnya soal UU ITE. daripada tidak punya UU sama sekali UU ITE ini lebih baiklah. tapi ya banyak hal yg mesti dicatat, terutama soal ancaman pd blogger.

    nah, pasal2 yg dipake ini kan pasal karet semua toh jeng. setauku ini pasal kolonial yg oleh belanda pun sudah gak dipake skr. waduh, kamu lbh tau soal ini lah.

    poinku adalah: banyak hal relatif yg diatur oleh UU ini. misal soal perasaan. lah ini kan gawat..

    belum lagi soal hukuman penjara atau denda utk pegguna informasi, termasuk blogger di dalamnya. waaah, ini bener3 ngawur. setauku, pengguna informasi itu harusnya cuma denda, bukan penjara. silakan cek deh aturan di negara2 yg sudah punya UU Informasi Publik. pengguna informasi tdk boleh diancam penjara.

    oya, sekadar share, silakan baca ini:
    http://www.rumahtulisan.com/setelah-uu-ite-disahkan/
    http://www.rumahtulisan.com/ancaman-di-balik-uu-ite/

    atau tulisan temen2 lain soal ancaman UU ITE ini. kalo hanya ngambil dr perspektif orang yg bikin, tentu saja UU ini akan diliat manis2nya doang.🙂

    tetep, diskusi ya, jeng. biar aku jg belajar dr kamu. tengs..

  4. @ Hanggadamai : Yuups semoga UU ini bisa berjalan dengan baik, mengingat sudah dirumuskan sejak lama dan juga mengadopsi beberapa prinsip dalam UNCITRAL Model Law yang disesuaikan dengan keadaan dalam negeri kita.

    @ Anton : yosh!! namamya juga resume kuliah umum:mrgreen: bisa dilihat nantinya dalam pembuktian, apakah suatu tindakan benar melanggar pasal ini atau tidak. Mas anton sudah tahu kasusnya “Perez Hilton” ? dia memasang foto toplessnya seorang aktris hollywood, dan karena itu dia tidak hanya kena denda tapi juga kena hukuman penjara. Yaah asalkan kita menulis dengan baik we’ll be safe🙄

  5. Saya ?
    Setuju juga … !!!

  6. eh komen saya masi moderasi ya..itu pake mail satunya soalnya..🙂

    saya setuju adanya kepastian hukum utk ite, tinggal isi dan teknisnya itu yg sptnya perlu dikulik lg oleh para ahli hukum dan ti..

  7. [oot] eh bisa..koneksi mungkin td..🙂

  8. @ nh18 : siip… buat yang merasa keberatan bisa JR ke MK

    @ dani : Yup bener.. di UU No. 11/2008 tentang ITE ini ada 9 pasal yang menyebutkan “hal lebih lanjut diatur dalam PP”
    bagaimana penerapan dan pelaksanaannya bisa terlihat dari PP yang baru akan dibuat dalam jangka waktu paling lama 2 thn 😯

  9. Setuju, tapi dimana lihat isi-isi UU ITEnya ya ?

  10. asalkan jangan banyak pemblokiran
    saya juga mendukung UU ITE ini

    Mba binchoutan ambil studi hukum teknologi ya?
    di FH Unpad katanya ada studi kekhususan hukum teknologi? wah itu bidang baru yang jarang ada di universitas lain (mungkin)

  11. Saya sih ndak bgitu ngerti. cuman 1 aja yang saya khawatir. jangan2 lantaran beberapa posting saya di blog pribadi (kategori ‘Sampah’) malah mendorong pemblokiran blog. alamat gak bisa keluh kesah lagi ne…🙂

  12. @ Ryanandi : Saya ambil PK (Program Kekhususan) hukum Ekonomi 8)
    huum sepertinya begitu.. bidang hukum ini masih baru

    @ Pande : Jangan khawatir bli Pande… pasti akan disaring betul2 mana saja yang harus di blokir 😈

  13. iya tuh emang seharusnya lebih banyak sosialisasi seperti ini, agar jangan sampai banyak pihak yang salah paham dan khawatir yang tidak beralasan.

    bagi pihak – pihak yang tidak atau kurang setuju pada UU ITE ini, bisa ajukan uji materil dengan menyebutkan alasan kuat bagian mana dari UU ini yang bertentangan dengan UUD 1945. Yah agar tertib hukum saja maksudnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: