Posisi Indonesia dalam Putaran Perundingan DOHA

Sekilas artikel yang saya posting kali ini masih seputar WTO (World Trade Organization) atau organisasi perdagangan dunia, dan artikel ini masih juga salah satu tulisan yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pada semester 6 ini yang saya ikuti. Berhubung mendekati Ujian Akhir Semester, semoga bermanfaat bagi kawan – kawan.

Perkembangan Perundingan Putaran Doha

Sejak dicanangkannya Doha Development Agenda (DDA), perundingan Putaran Doha telah mengalami banyak pasang surut yang ditandai dengan beberapa kali kemacetan sebagai akibat timbulnya perbedaan yang tajam antara negara – negara kunci dalam perundingan isu – isu contentions, khususnya Pertanian, Non Agricultural Market Access (NAMA) dan jasa. Selain itu, perundingan untuk membahas penekanan aspek pembangunan sebagaimana dimandatkan dalam Doha Development Agenda juga sangat lamban dan sering mengalami berbagai kebuntuan.

Kebuntuan ini disebabkan karena besarnya kepentingan ekonomi negara – negara (baik berkembang maupun maju) terhadap isu – isu pertanian, NAMA, jasa dan pembangunan. Kondisi ini merupakan salah satu faktor utama sulitnya negara – negara anggota, khususnya negara – negara kunci dalam perundingan WTO, untuk merubah posisi pada keempat isu tersebut secara substansial yang pada gilirannya berujung pada macetnya perundingan Putaran Doha

Isu yang paling banyak diangkat dalam perundingan ini adalah mengenai isu pertanian. Perundingan di sektor pertanian meliputi 3 (tiga) isu utama, yaitu Akses Pasar, Subsidi Ekspor dan Subsidi Domestik. Selain tiga isu utama tersebut, perundingan juga membahas isu special and differential treatment yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi negara – negara berkembang khususnya dalam mengatasi masalah food security, rural development, dan poverty alleviation.

Baca lebih lanjut

Tentang WTO (World Trade Organization)

fuuih… Semester 6 ini… ada 4 mata kuliah yang berhubungan dan banyak membahas tentang WTO (World Trade Organization), yaitu mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Penanaman Modal dan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. 😦 Dan semuanya dalam satu semester?? Yups.. berhubung program kekhususan yang saya ambil adalah hukum ekonomi. Ada bagusnya juga karena semuanya saling berhubungan jadi ketika dibahas di satu mata kuliah, saya sudah pernah membahasnya dimata kuliah lain sehingga lebih mudah dalam pemahaman.

Apa saja hubungan WTO dengan 4 mata kuliah tadi?. Untuk Hukum Ekonomi Internasional, WTO yang dibahas disini adalah WTO sebagai salah satu Subyek Hukum Ekonomi Internasional. Kaitan Hukum Perdagangan Internasional dengan WTO, disinilah paling banyak dibahas dan sepertinya setiap kali kuliah yang dibahas adalah GATT/WTO, karena WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang menerapkan aturan – aturan perdagangan internasional yang berlaku bagi negara – negara anggota. Pada mata kuliah Hukum Penanaman Modal juga sedikit banyak membahas WTO dari segi penerapan prinsip Most-Favourade Nation (MFN) dan National Treatment, karena terdapat TRIMs (The Agreement on Trade Related Investment Measures). Sedangkan pada mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional pembahasan yang menyangkut WTO adalah dari segi penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam WTO melalui Disputes Settlement Body (DSB). Sebenarnya masih ada satu mata kuliah lagi yang berhubungan (erat) dengan WTO, yaitu Hukum Hak Kekayaan Intelektual, karena Indonesia telah menjadi anggota WTO yang ditandai dengan diratifikasinya UU No. 7 Tahun 1994 tentang (ratifikasi) Pembentukan WTO dan didalam salah satu annex-nya menyebutkan tentang Intellectual Property Rights yaitu TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Maka sebagai anggota WTO, Indonesia pun harus segera memiliki aturan – aturan tentang HKI ini. Baca lebih lanjut

Saya Setuju RUU ITE, Kamu?

Jum’at yang lalu [180408] Bli Anton yang datang jauh – jauh dari Bali ke Bandung untuk pelatihan tentang HIV/AIDS sempat menanyakan seputar RUU ITE yang dikhawatirkan mengancam kebebasan blogger untuk menulis

Malamnya teman saya memberitahukan besok Sabtu, 19 April 2008 ada kuliah umum dengan Depkominfo yang terbatas hanya untuk 200 orang saja dan harus daftar terlebih dahulu. Kyaaa saya belum daftar dan belum didaftarkan… yang katanya dikasih ada “something” kalau ikut kuliah umum ini, maklumlah hari Sabtu di kampus saya adalah hari libur jadi mana ada yang mau datang kalau bukan karena “something” itu..hohoho (cuma anak FH-Unpad yang tahu) 😆 . Huum pasti kalau kuliah umum dengan Depkominfo ini temanya seputar RUU ITE, karena ini topik yang sedang hangat untuk dibicarakan. Saya harus ikut!! Walaupun sebenarnya pada waktu dan tempat yang bersamaan saya ada Workshop tentang Copyleft Copyright dengan Amroos & Partners di Lt.4.. bingung pilih yang mana. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut kuliah umum ini dulu yang diperkirakan hanya sampai pukul 11an, kalau workshop bisa sampai jam 4. Baiklah.. meskipun belum daftar yang penting ikut dulu, nambah ilmu dan jarang-jarang bisa kuliah umum dengan Depkominfo. Thank’s to Bpk. Prof. DR. Ahmad M Ramli, SH, MH dan Bpk Danrivanto Budhijanto, SH, LL.M in IT Law. Pembicara pada kuliah umum ini adalah Bpk Cahyana Ahmadjayadi, beliau adalah Direktur Jenderal Aplikasi Telematika DEPKOMINFO. Tema kuliah umum ini adalah “Urgensi Cyberlaw Indonesia”.

Baca lebih lanjut

Sekilas Tentang Kredit Sindikasi

Tahun lalu pada semester genap saya disibukkan dengan berbagai kepanitiaan diberbagai workshop. Sampai tibalah giliran saya sebagai salah satu anggota Biro Diklat untuk mengadakan workshop dengan law firm terkemuka, untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH UNPAD). Banyak sekali rintangan dan tantangan untuk dapat mengadakan workshop ini, hingga akhirnya kepanitiaan yang saya ketuai berhasil menyelenggarakan “Workshop Perbankan 2007 : Syndicated Loan” in asssociation with Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono atau dikenal dengan SSEK ‘Indonesian Legal Consultant’ yang telah dinobatkan 2 kali berturut – turut sebagai Law Fim of The Year 2006 & 2007. Dengan pembicara pada workshop ini antara lain Bapak Mohamad Kadri, Bapak Eko Prasetio dan Ibu Melati Siregar . Sungguh suatu kebanggaan bisa bekerja sama dengan SSEK, tak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ade B Adamy dan Ibu Meiny Meirany Rasmin, alumni FH UNPAD yang telah membantu menghubungkan kami dengan SSEK, sehingga workshop ini dapat dilaksanakan.

KREDIT SINDIKASI

Harus dibedakan antara “sindikasi kredit” atau loan syndication dan “kredit sindikasi” atau syndicated loan. Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta – pesertanya terdiri dari lembaga – lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek. Sedangkan yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit. Baca lebih lanjut

HAM dan Hukum Ekonomi Internasional

Hak Asasi Manusia dan Hukum Ekonomi Internasional

Konvenan Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

ICESCR 1966

Manusia adalah subjek hukum yang memiliki martabat yang paling tinggi. Setiap manusia memiliki hak dasar yang paling hakiki yaitu hak untuk hidup. Pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua manusia, merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Beberapa hak manusia yang hakiki adalah dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud). Dalam negara indonesia hak tersebut diatur dalam UUD 1945. Sedangkan dalam peraturan internasional pengaturan terhadap perlindungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya (Ekososbud) ini lahir dari sebuah Deklarasi yang dikeluarkan PBB melalui Majelis Umum yang disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right atau UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam pelaksanaannya, Deklarasi ini melahirkan dua instrumen penting yang mengatur ketentuan HAM, yaitu the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang dimaksukkan sebagai kategori generasi HAM pertama oleh Karel Vasak; dan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang dikategorikan sebagai generasi HAM ke dua Baca lebih lanjut

Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual saat ini sedang menjadi isu hangat yang sering diperbincangkan. Hal ini semakin marak dengan banyaknya kasus piracy atau pembajakan karya – karya cipta seniman tanah air sampai pemalsuan barang produksi.

hki-pirate.jpg

Seorang blogger tetangga,Sibermedik(FK UNS) kemarin menyarankan saya untuk membuat suatu tulisan yang berkaitan tentang hukum. Khususnya tentang Hukum Kesehatan lebih tepatnya “Doctor vs Lawyer”, karena saat ini profesi seorang dokter pun tengah menjadi sorotan dengan banyaknya kasus malpraktek. Namun kajian Hukum Kesehatan itu lebih mengarah pada bidang Hukum Pidana dan itu bukan studi kekhususan yang saya pilih. Sedangkan studi kekhususan saya adalah Hukum Ekonomi- -Internasional. Jadi yang akan saya posting sekarang ini seputar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intelectual Property Rights yang masih berhubungan dengan Hukum Ekonomi.
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta (berwujud). Karya Cipta yang telah berwujud tersebut merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum, apabila suatu temuan (inovasi) tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada.

Baca lebih lanjut