Dumping dan Penetapan Anti-Dumping (Studi Kasus)

Sedikit ingin membahas tentang Dumping dan Penetapan Anti-Dumping, dimana Indonesia sebagai salah satu anggota WTO pernah bersengketa dengan Korea Selatan pada kasus Anti-Dumping untuk Korean Certain Paper Product. Indonesia sebagai Penggugat dan Korea Selatan sebagai Tergugat, menggugat Korsel karena menetapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk kertas asal Indonesia.

Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.

Sedangkan menurut kamus hukum ekonomi dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimport.

Baca lebih lanjut

Posisi Indonesia dalam Putaran Perundingan DOHA

Sekilas artikel yang saya posting kali ini masih seputar WTO (World Trade Organization) atau organisasi perdagangan dunia, dan artikel ini masih juga salah satu tulisan yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pada semester 6 ini yang saya ikuti. Berhubung mendekati Ujian Akhir Semester, semoga bermanfaat bagi kawan – kawan.

Perkembangan Perundingan Putaran Doha

Sejak dicanangkannya Doha Development Agenda (DDA), perundingan Putaran Doha telah mengalami banyak pasang surut yang ditandai dengan beberapa kali kemacetan sebagai akibat timbulnya perbedaan yang tajam antara negara – negara kunci dalam perundingan isu – isu contentions, khususnya Pertanian, Non Agricultural Market Access (NAMA) dan jasa. Selain itu, perundingan untuk membahas penekanan aspek pembangunan sebagaimana dimandatkan dalam Doha Development Agenda juga sangat lamban dan sering mengalami berbagai kebuntuan.

Kebuntuan ini disebabkan karena besarnya kepentingan ekonomi negara – negara (baik berkembang maupun maju) terhadap isu – isu pertanian, NAMA, jasa dan pembangunan. Kondisi ini merupakan salah satu faktor utama sulitnya negara – negara anggota, khususnya negara – negara kunci dalam perundingan WTO, untuk merubah posisi pada keempat isu tersebut secara substansial yang pada gilirannya berujung pada macetnya perundingan Putaran Doha

Isu yang paling banyak diangkat dalam perundingan ini adalah mengenai isu pertanian. Perundingan di sektor pertanian meliputi 3 (tiga) isu utama, yaitu Akses Pasar, Subsidi Ekspor dan Subsidi Domestik. Selain tiga isu utama tersebut, perundingan juga membahas isu special and differential treatment yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi negara – negara berkembang khususnya dalam mengatasi masalah food security, rural development, dan poverty alleviation.

Baca lebih lanjut

Tentang WTO (World Trade Organization)

fuuih… Semester 6 ini… ada 4 mata kuliah yang berhubungan dan banyak membahas tentang WTO (World Trade Organization), yaitu mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Penanaman Modal dan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. 😦 Dan semuanya dalam satu semester?? Yups.. berhubung program kekhususan yang saya ambil adalah hukum ekonomi. Ada bagusnya juga karena semuanya saling berhubungan jadi ketika dibahas di satu mata kuliah, saya sudah pernah membahasnya dimata kuliah lain sehingga lebih mudah dalam pemahaman.

Apa saja hubungan WTO dengan 4 mata kuliah tadi?. Untuk Hukum Ekonomi Internasional, WTO yang dibahas disini adalah WTO sebagai salah satu Subyek Hukum Ekonomi Internasional. Kaitan Hukum Perdagangan Internasional dengan WTO, disinilah paling banyak dibahas dan sepertinya setiap kali kuliah yang dibahas adalah GATT/WTO, karena WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang menerapkan aturan – aturan perdagangan internasional yang berlaku bagi negara – negara anggota. Pada mata kuliah Hukum Penanaman Modal juga sedikit banyak membahas WTO dari segi penerapan prinsip Most-Favourade Nation (MFN) dan National Treatment, karena terdapat TRIMs (The Agreement on Trade Related Investment Measures). Sedangkan pada mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional pembahasan yang menyangkut WTO adalah dari segi penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam WTO melalui Disputes Settlement Body (DSB). Sebenarnya masih ada satu mata kuliah lagi yang berhubungan (erat) dengan WTO, yaitu Hukum Hak Kekayaan Intelektual, karena Indonesia telah menjadi anggota WTO yang ditandai dengan diratifikasinya UU No. 7 Tahun 1994 tentang (ratifikasi) Pembentukan WTO dan didalam salah satu annex-nya menyebutkan tentang Intellectual Property Rights yaitu TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Maka sebagai anggota WTO, Indonesia pun harus segera memiliki aturan – aturan tentang HKI ini. Baca lebih lanjut