Donor Organ dan Aturan Hukumnya

Picture from http://boston-transplant.blogspot.com

Mendengar istilah donor organ, akan mengingatkan kita pada berbagai hal yang berhubungan dengan dunia medis. Apakah itu transplantasi ginjal, kornea, liver, bahkan jantung. Namun pada tulisan ini saya tidak akan membahasnya dari sudut pandang ilmu kedokteran. Saya ingin sedikit berbagi informasi tentang Donor Organ atau Organ Transplant dan bagaimana hukum positif di Indonesia mengaturnya.

Mengapa? Karena belakangan ini saya melihat di beberapa situs iklan, di media maya bahkan di blog saya sendiri, ada pendonor yang siap menyumbangkan organnya bagi siapapun yang membutuhkan. Sungguh mulia sekali niat baik tersebut dan suatu keberanian yang tidak ternilai bagi pendonor yang rela menghadapi ruang operasi, pisau bedah, kehilangan salah satu organ, hingga dampaknya setelah seseorang menyumbangkan organ penting dalam tubuhnya. Jangan sampai niat baik tersebut, malah menjadi masalah dikemudian hari karena terjerat aturan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya. Tidak ada alasan pemaaf yang dapat melepaskan seseorang dari aturan hukum karena dia tidak mengetahui ada hukum yang mengaturnya, atau disebut juga dengan “fiksi hukum” bahwa setiap orang dianggap mengetahui semua aturan hukum.

Kadangkala orang sudah sangat putus asa, bahkan rela melakukan apapun termasuk memberi imbalan agar ada orang yang mau menyumbangkan organnya. Di sisi lain, ada juga orang yang sehat yang bersedia mendonorkan organnya “dengan imbalan”. Di salah satu forum seorang dokter bercerita, rumah sakit tempatnya bekerja pernah kedatangan orang yang mengatakan siap menyumbangkan ginjalnya asalkan mendapat imbalan karena butuh biaya untuk anaknya sekolah, kesulitan ekonomi, dll, tentu saja calon pendonor seperti ini langsung ditolaknya. Menurutnya donor yang dia lakukan haruslah atas dasar kemanusiaan dan demi kesembuhan orang lain, bukan atas dasar imbalan, karena itu sama saja dengan jual-beli organ.

Dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia, mengenai transplantasi dan donor organ ini telah mendapat pengaturannya melalui UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, serta PP Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.

Picture from : AIM Hospital

Pasal 1 ayat 5 UU Kesehatan memberikan pengertian “Transplantasi” adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Pasal 1 huruf f PP Nomor 18 Tahun 1981 menjelaskan “Donor” adalah orang yang menyumbangkan alat dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan .

Lebih lanjut mengenai transplantasi dijelaskan dalam Pasal 33 – 34 UU ini. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfusi darah, implan obat dan atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi. Larangan transplantasi untuk tujuan komersial dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.

Tenaga medis atau dokter yang akan melakukan transplantasi dari tubuh donor ke penerima pun haruslah dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan hal itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu. Selain itu juga harus memperhatikan kesehatan dari pendonor, serta mendapat persetujuan dari ahli waris ataupun keluarganya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 undang – undang ini.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) ini yaitu bagi siapa pun yang melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh dan atau transfusi darah yang dimaksud dalam pasal ini, ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan bagi siapa pun yang tanpa keahlian dan kewenangan baik itu tenaga medis dan atau dokter, yang dengan sengaja melakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh seperti yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), menurut ketentuan dalam Pasal 81 (1)a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah). Pada Pasal 81 ayat (2)a menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Sejak tahun 1981 telah ada peraturan yang mengatur tentang transplantasi ini, yaitu melalui PP Nomor 18 Tahun 1981, Bab V mengatur tentang Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, Bab VI tentang Pengambilan Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia Korban Kecelakaan, Bab VII tentang Donor, serta Bab VIII tentang Perbuatan yang Dilarang. Sesuai dengan Pasal 17 PP ini menegaskan salah satu perbuatan yang dilarang adalah memperjual-belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.

UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dapat dilihat disini. PP Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, dapat dilihat disini.

Oleh karena itu, hukum di Indonesia sudah memberikan aturan hukumnya untuk tindakan transplantasi organ ini. Janganlah mengambil jalan pintas untuk mengatasi masalah ekonomi dengan mendonorkan organ penting dalam tubuhnya, hanya untuk mendapat imbalan dari keluarga penderita. Coba pikirkan lagi bagaimana dampak yang akan muncul dikemudian hari bagi dirinya.

“Mendonorkan organ tubuh kita demi kesembuhan orang lain adalah perbuatan mulia, akan lebih mulia lagi jika hal itu dilakukan atas dasar kerelaan dan kemanusiaan”

Salam,  (^___*)